Rilis Aplikasi KLOP, Inspektur Kota Solok Harapkan Permasalahan OPD Terselesaikan

Guntal.com - Inspektorat Kota Solok melalui inovasi berbasis teknologi informasi mengenalkan aplikasi Klinik Online Pengawasan (KLOP).

Sosialisasi sekaligus pengenalan penggunaan aplikasi KLOP diadakan di aula Inspektorat Daerah, Jalan Cindur Mato, Senin (19/12). 

Sosialisasi dihadiri oleh Kasubbag Umum dan admin OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Solok.

Sosialisasi dibuka oleh Inspektur Kota Solok, Kenfilka dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak khususnya Dinas Kominfo Kota Solok yang telah banyak berperan aktif hingga lahirnya aplikasi KLOP.

Aplikasi KLOP diharapkan bisa mengatasi permasalahan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dikonsultasikan ke Inspektorat Daerah selaku unsur pengawasan di tingkat pemerintahan kabupaten/ kota. 

Sesuai fungsinya, Inspektorat Daerah merumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi serta pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi.

Inspektur Kota Solok mengharapkan aplikasi KLOP ini mampu memberikan jawaban atas kebutuhan OPD akan layanan Inspektorat yang cepat, dan mudah diakses oleh setiap ASN.

Melalui semangat reformasi birokrasi, Inspektorat Kota Solok berharap jalur konsultasi dan pelaporan dari OPD akan semakin cepat terselesaikan, karena dengan sistem berjenjang dari bidang sampai ke kepala bisa saling kontrol setiap permasalahan yang terjadi.

Hikko Razaki, Pranata Komputer Dinas Kominfo Kota Solok menjelaskan secara detail aplikasi KLOP mulai dari akun pribadi ASN (staf, kepala seksi, kepala bidang). 

Lalu diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian dan Sekretaris Dinas akhirnya bermuara di pimpinan OPD. Dari Akun kepala OPD nantinya aduan/ konsultasi disubmit ke Sekretariat Daerah Kota Solok.

Setelah melewati proses verifikasi dan pengecekan berkas-berkas dari konsultasi yang masuk, Inspektorat Kota Solok akan melakukan tanggapan baik itu berupa jawaban/solusi atas permasalahan yang hadapi OPD atau mungkin penolakan karena permasalan yang dilaporkan tersebut dianggap tidak relevan atau kebijakannya di luar tugas dan fungsi inspektorat daerah. *uc/rilis